ANJAR WAHYU KUSUMA
Semarang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto memberikan pengarahan dan penguatan kepada jajarannya di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Selasa (02/01).
Ada tiga poin utama yang disampaikan Kakanwil sebagai langkah strategis menyongsong Tahun Anggaran 2024.
Pada fase persiapan, Tejo menginginkan adanya evaluasi yang komprehensif atas capaian Tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.
"Kemudian, lakukan sosialisasi dan internalisasi hasil Target Kinerja. Ini harus menjadi parameter target keberhasilan di tahun mendatang, " ujar Tejo.
"Lalu, lakukan pemetaan dan menyusun Rencana Strategis serta langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, " sambungnya.
Di tahap pelaksanaan, Kakanwil menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran dan upaya memperkuat akuntabilitas.
"Ini bisa tercapai apabila perjanjian kinerja kita yang terkorelasi dengan pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, " tegas Tejo.
"Rencana kegiatan harus disusun secara sistematis, harus direncanakan secara baik, terstruktur, terorganisir dan dieksekusi secara sempurna."
"Bila kita mampu melakukan itu, yang diuntungkan adalah masyarakat. Kita diamanatkan anggaran dan kita bisa mendistribusikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, " tambahnya.
Ia juga menitikberatkan pelaksanaan pada penguatan sinergitas, memantapkan teknologi informasi, strategi media, perkuatan kompetensi SDM, optimalisasi sarana dan prasarana serta pendampingan Unit Pelaksana Teknis.
Sementara di bagian pengawasan, pengendalian dan pelaporan, Kakanwil menginstruksikan untuk melakukan bimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian secara berkala dan berkesinambungan.
Dalam paparannya, Tejo juga menguraikan capaian pelaksanaan anggaran di tahun 2023, capaian kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi.
Bicara Pembangunan Zona Integritas, Kakanwil mengharapkan capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
"Harapannya, di tahun mendatang kita bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ini harus diupayakan bersama, " kata Tejo.
"Namun ini bukan sekedar masalah penghargaan, bukan hanya tentang predikat atau insentif, tapi bagaimana meningkatkan _performance_ kita dalam melayani masyarakat, " tambahnya.
Sebelumnya, para Kepala Divisi yang mendampingi Kakanwil lebih dulu menyampaikan evaluasi singkat terkait kinerja mereka masing-masing.
Kegiatan ikuti oleh seluruh pegawai Kemenkumham Jateng, mulai dari Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana. /aj
Narsono Son 
Indra Gunawan 
