Rupbasan Cilacap Ikuti Sosialisasi Permenkumham 4 Tahun 2023 Secara Virtual

    Rupbasan Cilacap Ikuti Sosialisasi Permenkumham 4 Tahun 2023 Secara Virtual
    Humas Rupbasan Cilacap

    Cilacap - Kepala Rupbasan Kelas II Cilacap, Helmi Najih serta Staf Pengelola BMN, Endang Susilowati dan Putri Arum Sari mengikuti kefiatan Zoom Sosialisasi Permenkumham terkait Pengelolaan BMN, Selasa (23/05) 

    Dalam sosialisasi ini, Kepala Biro Pengelolaan BMN, Novita Ilmaris mengatakan, terdapat 2 Permenkumham terkait Pengelolaan BMN. Masing-masing, Permenkumham Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang Berfungsi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

    Permenkumham Nomor 4 Tahun 2023 dilatarbelakangi adanya BMN di Kemenkumham yang memiliki spesifikasi dan fungsi tertentu, serta menyimpan data yang bersifat rahasia, ” ujarnya.

    Novita mencontohkan peralatan SIMKIM yang terdiri dari scanner pasport, printer pasport, dan server SIMKIM. Peralatan ini secara spesifik hanya digunakan di lingkungan Kemenkumham, serta mempunyai risiko rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

    Sementara itu, lanjut Novita, terbitnya Permenkumham Nomor 8 Tahun 2023 merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan BMN guna terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

    #KumhamSemakinPASTI
    #KanwilKemenkumhamJateng
    #AYuspahruddin
    #RupbasanCilacapLugasMencerdaskan

    agus sukarno putra

    agus sukarno putra

    Artikel Sebelumnya

    Ada 2 Permenkumham Tentang Pengelolaan BMN,...

    Artikel Berikutnya

    Tingkatkan Kualitas Pengelolaan BMN, Rupbasan...

    Komentar

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Nagari TV, TVnya Nagari!
    Mengenal Lebih Dekat Koperasi
    TV Parlemen Live Streaming
    Lapas Permisan Razia Kamar Serta Tes Urine Petugas dan WBP
    Kadiv Humas Polri Tekankan Kualifikasi Mumpuni Jajaran Demi Implementasi Asta Cita Pemerintah